SimadaNews.com-Hari ketiga kunjungan di Davos, Kamis (24/1), Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengawalinya dengan memberikan sambutan di workshop dengan tema “Accelerating Partnerships and Actions for Forest”.
“Kami sangat terbuka, tapi jangan mendikte kami,” tegas Menko Luhut dihadapan puluhan peserta internasional seperti Albert Arnold Gore Jr. Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45 pada pemerintahan Presiden Bill Clinton, Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez, dan Satya Tripathi selaku asisten Sekjen PBB untuk program lingkungan.
Pemerintah Indonesia, menurut Menko Luhut, terbuka terhadap peluang kerja sama, termasuk terhadap saran dan masukan, tapi tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang mau mendikte Indonesia.
“Pemerintah Indonesia mau duduk bersama UNEP, World Bank, dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan bersama,” ungkap Menko Luhut.
Menurutnya, pemerintah telah memahami permasalahan terkait kehutanan.
“Dan kami bertindak dengan cepat. Presiden Jokowi sudah mengumumkan moratorium lahan sawit,” tegasnya sembari memberikan contoh adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Melanjutkan sambutannya, Menko Luhut menyatakan bahwa masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan.
“Harus dilihat ekuilibriumnya, bagaimana kami menangani masalah lingkungan, bagaimana kami juga harus menjamin nafkah masyarakat, dan bagaimana kami harus menghormati regulasi yang diterbitkan oleh rezim pemerintahan sebelumnya, serta ketahan pangan di mana kami harus perhatikan kebutuhan nutrisi rakyat kami,” terangnya.
Sikap Indonesia itu disampaikan dengan tegas dan lugas oleh Menko Luhut yang juga menekankan bahwa Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan demi generasi selanjutnya.
Tidak hanya menyinggung soal permasalahan kehutanan. Menko Luhut pun menyampaikan tentang upaya-upaya pemerintah RI untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah penanganan sampah plastik.
“Kami tidak mau melihat generasi Indonesia selanjutnya menjadi generasi kuntet hanya karena pemerintah salah membuat kebijakan hari ini,” jelasnya.
Menko Luhut mencontohkan keseriusan pemerintah yang sedang bekerja mengatasi masalah pencemaran sampah plastik di perairan Indonesia. Jika hal ini tidak ditangani, maka masyarakat yang mengkonsumsinya akan tumbuh dengan “stunting” (kerdil).
“Pemerintah akan bekerja dengan kredibel. Kami juga tidak ingin ada ‘permainan’ dalam mengerjakan hal ini,” pungkas Menko Luhut meyakinkan para peserta dari berbagai unsur swasta dan aktivis internasional. (rel/snc)
