SimadaNews.com-Kesejahteraan untuk warga Papua masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi.
Pemerintahan Presiden Jokowi-JK secara jelas menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Papua di dua provinsi Papua dan Papua Barat, melalui jalan kolaborasi tidak sekadar partisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Papua.
Hal itu terungkap dalam seminar nasional dengan tema “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua” yang berlangsung di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Selasa (12/3).
Hadir menjadi pembicara kunci antara lain adalah Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Rudolf Albert Rodja, dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, komitmen Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua sudah tidak perlu dipertanyakan. Kalau Papua diperlakukan sama, akan makin tertinggal dari wilayah lain.
Secara khusus, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan tanggung jawab politik mewujudkan keadilan sosial terutama di tanah Papua.
Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua. Tanggung jawab itu ditunjukkannya dalam komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan dan penyetaraan Papua. Inpres itu menjadi instrumen dan pintu masuk menangani Papua secara bermartabat.
Melalui Inpres tersebut, Jokowi memerintahkan untuk menggunakan pendekatan kolaborasi antara banyak pihak, dan bukan sekadar seremoni atau partisipasi yang biasa. Dengan adanya Inpres tersebut, percepatan pembangunan “dikeroyok” bersama-sama dengan melibatkan 27 kementerian dan lembaga dan 2 pemerintah provinsi.
Dari sisi keterlibatan, Inpres tentang Papua ini merupakan salah satu Inpres yang paling banyak melibatkan kementerian/lembaga untuk bersinergi dan berkolaborasi.
Jaleswari juga menjelaskan bahwa mengelola dan memajukan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah.
“Harus holistik. Harus memperhatikan budaya warga Papua yang juga berbeda-beda, dan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas,” ujarnya.
Dia menambahkan, mengapa kampus dipilih sebagai tempat mendiskusikan Papua, karena kampus mewakili masyarakat terdidik yang obyektif dan rasional, sehingga kita bisa membicarakan dengan tanpa prasangka dan kepentingan tertentu.
Sementara itu Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Joppye bercerita, dalam proses rekrutmen prajurit misalnya, dibutuhkan perlakuan dan prasyarat khusus supaya anak-anak Papua bisa lolos.
“Kalau tidak, tidak akan ada yang lulus seleksi,” ujarnya.
Makanya, meskipun dirinya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di Papua Barat, ia mengaku bahwa kendala utama untuk membangun dan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua Barat adalah rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan.
