SimadaNews.com – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).
Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dan diikuti para bupati serta wali kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan penggunaan tambahan TKD berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung percepatan rehabilitasi daerah terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan bahwa dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2025 masih dirasakan masyarakat, khususnya terhadap pemulihan perekonomian di daerah terdampak. Karena itu, ia berharap alokasi TKD bagi Provinsi Sumatera Utara pada 2027 tidak mengalami penurunan.
“Kami harap di 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD-nya dikembalikan,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumatera Utara sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun yang difokuskan untuk mendukung rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam mengelola dana tersebut secara akuntabel dan terbuka terhadap pengawasan.
“Kami berkomitmen terhadap TKD yang diberikan. Kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan ke depannya,” katanya.
Bobby juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program nonfisik.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara memperkuat sinergi dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana sehingga hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni MSi, yang mengikuti rakor secara virtual, mengungkapkan pemerintah pusat telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.
Dari total tersebut, Sumatera Utara menerima Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Fatoni mengapresiasi langkah para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengakomodasi tambahan dana tersebut. Ia berharap realisasi anggaran dapat segera dilakukan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor SSos MAP, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan kunjungan lapangan penggunaan tambahan TKD di seluruh wilayah Sumatera Utara.
“Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana melalui pemanfaatan tambahan TKD,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi didampingi Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala BPKPD Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP, serta Kepala Pelaksana BPBD Dedy Idris Harahap STP MSi. (SNC)
Laporan: Sabarudin Purba
