SimadaNews.com – Nasib sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) Kabupaten Toba membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
Kekecewaan yang dialami Brimson Manurung, guru honorer bidang studi Matematika sekaligus instruktur nasional guru pembelajar dengan predikat sangat baik, meski sudah 14 tahun mengajar dan sudah bersertifikasi harus dihadapkan dengan kondisi tidak tersedianya formasi guru Matematika.
“Pada perekrutan P3K tahun 2021 ini formasi untuk guru matematika tidak ada, saya sangat menyayangkan itu karena saya itu sudah guru bersertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi tetapi tidak dapat formasi. Di lain hal juga saya itu instruktur nasional guru pembelajar mulai tahun 2015 dan sertifikat yang saya peroleh itu semua sangat baik, jadi saya sangat prihatin dengan nasib saya, untuk saat ini saya mengemban tugas guru matematika 35 jam, tetapi untuk P3K tidak dapat formasi,” sebut pria yang selama 14 tahun mengajar di SMP Negeri 2 Porsea.
Senada diutarakan Renold Marpaung, guru honorer yang mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Uluan, mengeluhkan akan kealpaan formasi untuk bahasa Inggris dalam seleksi penerimaan tersebut.
“Saya guru bahasa Inggris sudah punya sertifikat pendidik, lama mengabdi sudah 14 tahun. Yang kami sayangkan adalah formasi untuk bahasa Inggris di Kabupaten Toba Samosir tidak ada sama sekali,” tuturnya.
Kondisi akan tidak terakomodirnya formasi bagi sejumlah guru bidang studi serta linearitas yang umumnya dialami guru SD dapat berdampak terdepaknya para pahlawan tanpa tanda jasa yang diantaranya sudah memiliki sertifikat pendidik dan mengabdi bahkan hingga 17 tahun tersebut.
“Kemudian pemerintah pusat melalui Kemendikbud katanya ini menjadi solusi buat honorer tetapi kalau kami rasakan sesuai dengan formasi yang kami dapatkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui BKD itu tidak mengakomodir sama sekali guru-guru yang ada di Toba,” ucapnya.
Hal yang sama dikuatkan Lasmaria Situngkir yang bekerja di unit SD Negeri Ujung Tanjung, Kecamatan Laguboti memohon agar pemerintah dapat mempertimbangkan nasib para guru honorer yang tidak bisa mendaftar akibat ijazah yang dimiliki tidak linear.
“Di penerimaan P3K formasi di sekolah kita ada 4, tapi keempat formasi itu kita kita tidak bisa mendaftar berhubung karena ijazah kita tidak linear dengan penerimaan syarat P3K tetapi seperti saya sendiri sudah mengabdi hampir 4 tahun bahkan teman kita yang lain 7 sampai 8 tahun mengabdi di unit sekolah kita tersebut,” katanya.
Ketua GTKHNK 35+ Toba, Jangkit Silaen menjelaskan keluhan yang dialaminya bersama rekan-rekannya atas formasi yang disediakan pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun 2021.
“Kami pertama kali mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang sudah menerbitkan formasi untuk P3K di Kabupaten Toba.
Di sini ada yang sudah mengabdi bahkan sudah sertifikasi namun tidak mempunyai formasi dan juga ada yang pendiri sekolah, itu artinya dari mulai berdiri sekolah itu, dia sudah mengajar di unit tersebut namun tidak mempunyai formasi,” ungkap Jangkit Silaen dijumpai di Laguboti, Kabupaten Toba, Kamis (08/07/21).
Lebih lanjut, pria yang mengaku hingga saat ini mengabdi di unit kerja di SD 17679 Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba itu berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib para guru honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun untuk dapat mengisi formasi yang dibutuhkan di sekolah sesuai unit kerjanya masing-masing.
“Dengan sangat kami mohon kepada pemerintah, biarlah kami yang sudah mengabdi lama ataupun yang sudah sertifikasi tadi biarlah kami menempati posisi formasi yang ada di Kabupaten Toba,” harapnya.
Kabid Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dinas Pendidikan Toba, Chandra B Tambunan melalui anggotanya Lenny Sitinjak, menjelaskan kuota yang diberikan kementerian 822 orang atas usaha tim dari Kabupaten Toba menjadi wewenang penuh dari kementerian pendidikan.
“Sebenarnya kita ada 5 orang dari Toba sudah berjuang untuk kuota hingga 822 dengan catatan perimbangan keuangan dan kami meminta sebanyak mungkin sesuai dengan kuota rombel yang kita punya namun yang menentukan kuota dan bagaimana, kementerian yang tarik di sistem dari data pokok pendidikan (Dapodik).
Kita sudah berjuang dan ini yang kita dapat tapi tolong Matematika karena Toba itu punya murid yang potensial dengan nilai 100 matematika untuk UN di tahun-tahun yang lalu,” katanya. (Jaya Napitupulu)
