Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa, menjelaskan sebagian besar penduduk yang tinggal di perdesaan adalah sebagai petani, di mana pendapatan utamanya lebih dari 70 persen berasal dari sektor pertanian.
Dengan memperhatikan beberapa indikator terkait dengan kesejahteraan petani, secara cepat dapat dilihat keberhasilan pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan data BPS yang dirilis secara nasional, NTUP tahun 2014 sebesar 106,05, 2015 menjadi 107,44, meningkat di tahun 2015 menjadi 109,83, Tahun 2017 dan 2018 sampai Bulan September juga membaik masing masing menjadi 110,03 dan 111,77.
“Kenaikan NTUP ini menunjukkan betapa kesejahteraan petani membaik, NTUP lebih mencerminkan kelayakan usaha tani,” kata Kariyasa.
Membaiknya kesejahteraan petani juga didukung dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan secara konsisten, baik secara absolut maupun presentase.
“Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 17,94 juta jiwa atau 14,21 persen, dan pada Maret 2016 turun menjadi 17,67 juta jiwa atau 14,11 persen, dan pada bulan yang sama di 2017 turun lagi menjadi 13,93 persen atau 17,09 juta jiwa, dan Maret 2018 kembali turun menjadi 13,47 persen atau 15,81 juta jiwa,” jelas Kariyasa.
Dia menambahkan, sejak 2015 Kementerian Pertanian telah menjalankan berbagai program yang dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani, termasuk mengalokasikan anggaran hingga 85 persen ditahun 2018 untuk sarana produksi pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul, subisdi pupuk, perluasan areal tanam, serta bantuan lainnya yang dapat berdampak pada peningkatan produksi pangan. (rel/snc)
