KALDERA Toba semakin sexy ketika dua kata itu, disandingkan dengan kata PROPINSI.
Sehingga terangkumlah rangkaian tiga kata tersebut, menjadi Provinsi Kaldera Toba.
Ide itu, melonjak genit dari pemikiran seorang anggota Badan Pembina dari Yayasan Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP), Sabar Mangadoe Tambunan. Dimana juga Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii), Salahudin Wahid (Gus Solah), Mahfud MD, Abdon Nababan adalah anggota dari Badan Pembina Yayasan ini.
Tentu saja, ide genit tersebut, tidak akan dibiarkan dalam balut bungkus kertas yang dimasukkan ke laci meja kerja.
Ide genit dan sexy itu, bergulir merasuki alur pikir, sejumlah tokoh dari kalangan politisi maupun pegiat sosial-budaya, yang ternyata menyambut baik rangkaian tiga kata, Provinsi Kaldera Toba.
Nah, jika moratorium pemekaran wilayah, benar-benar dicabut di tahun 2020, maka di Provinsi Sumatera Utara akan ada 4 nama yang diajukan, yakni Propinsi Tapanuli, Propinsi Sumatera Tenggara, Propinsi Kepulauan Nias dan yang baru si genit-sexy Propinsi Kaldera Toba.
Pilkada Serentak 2020 di wilayah Kaldera Toba
Sabar Mangadoe yang juga salah seorang inisiator dan penggerak utama Gerakan Daulat Desa (GDD) sudah mempersiapkan pola kerja yang sangat terukur untuk masuk dalam percepatan pengajuan proposal Provinsi Kaldera Toba ini.
Kemudian sosialisasi gagasan pembentukan Provinsi Kaldera Toba ini secara khusus dan masif akan dilakukan dalam perhelatan pesta demokrasi rakyat yaitu Pilkada Serentak 2020 di wilayah Kaldera Toba.
Pilkada Serentak 2020 di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal serta 2 kota yaitu Pematangsiantar dan Kota Sibolga yang berada di kawasan Kaldera Toba, dimana terdapat sekitar 2.000 lebih desa ini.
Bottom Up, Elan Perjuangan Politik 2000an Desa
Kegenitan dan kesexyan Provinsi Kaldera Toba ini haruslah didesain menjadi benar-benar keinginan dan tuntutan yang otentik dari seluruh masyarakat yang tinggal dan hidup di 2.000’an desa di wilayah Kaldera Toba. Masyarakat desa ini tentu akan didukung oleh para perantaunya sendiri yang berserak di seluruh nusantara dan dunia.
Jadi pada prinsipnya, masyarakat 2000an desa inilah yang harus memikili otoritas dan kedaulatan penuh atas elan perjuangan politik membentuk Provinsi Kaldera Toba ini. Sedangkan para elitnya dimanapun berada seyogianya cukup berperan mendukung elan perjuangan politik mereka ini.
Ya, marilah kita semua jadikan ini sebagai sebuah elan perjuangan politik gagasan yang harus diperjuangkan secara bottom-up, yaitu mengandalkan kedaulatan rakyat 2000an lebih desa. Dengan kata lain, sebuah elan perjuangan politik membentuk Provinsi Kaldera Toba dari, oleh dan untuk masyarakat 2000an desa itu sendiri, yang didukung oleh semuanya para perantaunya.
Sabar Mangadoe Tambunan menandaskan, yeahh, kerja-kerja awal ini sudah kita mulai. Dan, tidak akan surut, karena ide genit ini bukanlah sekedar wacana lagi. Gulirkanlah bersama gagasan pembentukan Provinsi Kaldera Toba ini bak efek bola salju, yang semakin lama harus semakin cepat dan semakin membesar. Semoga!
penulis, Ingot Simangunsong, jurnalis dan penggerak GDD tinggal di Kota Medan
