SimadaNews.com-Jalur tol Trans Jawa diselesaikan tidak semata-mata mengurangi biaya logistik tapi juga terus didorong untuk menumbuhkan ekonomi lokal.
Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang memeriksa jalur mudik, Rabu 29 Mei 2019, mengatakan, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada Gerbang Tol Cikampek Utama 1. Menurutnya, titik ini adalah solusi yang dibuat untuk mengatasi kemacetan karena posisi gerbang tol Cikarang Utama yg tidak lagi sesuai dengan kondisi pengguna jalan tol.
“Pengetahuan ini berdasarkan informasi dan pengalaman dalam penanganan arus mudik pada masa Lebaran 2018,” kata Darmawan di depan Gerbang Tol Cikampek Utama 1.
Darmawan menuturkan pemerintah mulai akan memberlakukan kebijakan satu arah Jalan Tol Trans Jawa dimulai dari Gerbang Tol Cikampek Utama 1.
Kebijakan satu arah ini akan diberlakukan sampai km 262 atau Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kebijakan satu arah akan dimulai pada Pukul 08.00-21.00 WIB.
“Kenapa hanya sampai km 262, karena berdasarkan evaluasi dari tahun lalu, sampai titik inilah ada kondisi yang berpotensi macet. Lepas dari itu, Jalan Tol Trans Jawa sampai ke Surabaya, Jawa Timur, relatif lancar,” ujar Darmawan.
Dia menjelaskan, pemerintah memberlakukan diskon tarif masuk pintu tol sebanyak 15 persen sebelum waktu puncak arus mudik. Langkah ini memang sengaja dilakukan agar para pemudik tidak menumpuk pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 2 atau 3 Juni 2019.
Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa sepanjang mudik Lebaran 2019 ini tidak hanya berorientasi mencegah kemacetan. Melainkan juga bagamana jalan tol baru ini akan mampu menghidupkan industri pariwisata dan UMKM yang berada di antara Jakarta – Surabaya di sebelah utara Pulau Jawa.
“Oleh karena itu, kami juga telah menyediakan situs www.TurTrans Jawa.id. Di situ, masyarakat bisa memperoleh lokasi wisata atau sentra kuliner yang mau dikunjungi saat di tengah perjalanan,” tambahnya.
Ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menggenjot masalah konektivitas dan logistik untuk mendongkrak daya saing ekonomi. Namun pembangunan infrastruktur juga mampu menghidupkan ekonomi kerakyatan secara konkret. (relis/snc)
Editor: Hermanto Sipayung
