SimadaNews.com-Adanya pengajuan DPR–RI mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama, merupakan suatu upaya payung hukum bagi lembaga pendidikan agama. Tetapi, dalam pengajuan RUU itu, hendaknya DPR-RI memahami dan benar-benar mengkaji dampak positif dan negativ apabila undang-undang itu disahkan serta dijalankan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Jendral Gerakan Daulat Desa (GDD), Brigjen (Purn) Victor E Simanjuntak, ketika diminta tanggapannya soal pengajuan RUU pesantren dan pendidikan agama itu, Sabtu (27/10).
Menurutnya, usul para wakil rakyat itu, merupakan hak inisiatif yang menginginkan supaya pesantren, madrasah serta lembaga pendidikan teologia lainnya menjadi sama seperti pendidikan umum sehingga dapat memperoleh alokasi anggaran dari APBN.
Namun, masuknya sekolah minggu dan katekisasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 dan 70 RUU itu, terbukti sudah mendapat berbagai tanggapan baik dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan lembaga Kristen lainnya.
“Sekolah minggu dan katekisasi tidak sama dengan pendidikan umum lainnya. Sekolah minggu merupakan kebaktian umum yang diadakan pada setiap hari Minggu,” kata pria yang akrab dipanggil Bung Victor itu.
Dia mengungkapkan, sekolah minggu adalah kebaktin umum setiap minggu. Berhubung pesertanya anak-anak, maka liturginya berbeda dengan liturgi kebaktian umum. Liturginya disesuaikan dengan kebutuhan kebaktian anak, berupa ibadah yang isi kegiatannya adalah nyanyian pujian, cerita menarik untuk memaknai firman Tuhan, persembahan dan berkat.
Sedangkan katekisasi atau dalam bahasa Yunani di sebut Katekese, yang berarti memberitakan, memberitahukan atau memberi pengajaran, namun pengajaran ini bukan dalam arti intelektualistis, melainkan bimbingan terhadap seseorang atau beberapa orang tentang iman yang sesuai pemahaman isi Alkitab dalam proses pendewasaan iman sebelum menerima baptisan.
“Karena sekolah minggu dan katekisasi bukan kegiatan dalam arti intelektualistis, tetapi ibadah umum dalam proses pembinaan iman anak. Maka pertanyaannya adalah dapatkah ibadah disamakan dengan pendidikan umum lainnya, sehingga DPR memasukkannya dalam pasal 69 dan 70 RUU itu?,” tannya Bung Victor.
Mantan Direktur Tindak Pidana Khusus Mabes Polri itu menerangkan, adanya syarat satuan pendidikan atau program dengan minimum peserta 15 orang dan kewajiban mendapat izin dari kantor kementerian agama kabupaten/kota, perlu jeli dan benar-benar dirumuskan dengan baik dan benar. Sebab sekolah minggu atau katekisasi itu adalah ibadah umum.
Discussion about this post