SimadaNews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir (Tobasa) melaksanakan Restorative Justice (RJ) pada dua pekara tindak pidana umum dengan melakukan ekspose secara virtual bersama Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dihadiri Kajari Tobasa bersama Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Jaksa Penuntut Umum, di ruang video conference Kejari Tobasa, Senin (29/11/2021).
Ada pun dua perkara tersebut, yakni perkara Minton Siagian, pasal 44 ayat 1 Junto pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perkara Hotman Hutadjulu pasal 310 ayat 2 KUHP pada kasus pencemaran nama baik.
Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu mengatakan dua perkara tersebut telah dilaksanakan RJ berdasarkan Perja No 15 tahun 2022 tentang penghentian penuntutan keadilan restoratif.
“Dalam hal ini kita harapkan pada perkara pertama bahwa antara tersangka Minton Siagian dan saksi korban Restaria merupakan pasangan suami isteri dapat kembali membangun rumah tangganya. Dan yang kedua, tersangka Hotman Hutadjulu dengan korban Maruli Tua Tambunan masih lingkup keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yaitu dalam adat batak tersangka adalah pangkat boru atau menantu dari korban, respon positif masyarakat melihat proses perdamaian tersebut adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tersangka dengan korban dalam lingkup keluarga besar ompu gerad tambunan yang sebelumnya sudah berselisih selama kurang lebih 20 tahun,” kata Baringin.
Baringin menjelaskan bahwa pelaksanaan RJ di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir merupakan yang pertama kali dan akan tetap melaksanakan kegiatan RJ tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).
“Ekspose perkara melalui sarana zoom bersama Jaksa Agung tindak pidana umum dimana pimpinan menyetujui bahwa dua perkara tersebut dinyatakan dihentikan penuntutan karena telah memenuhi syarat Restorative Justice. Dengan Restorative Justice ini, banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Toba Samosir terutama dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan berdasarkan hati nurani,” kata Baringin.
Dua perkara tersebut akan dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan Nomor: S.TAP-1503/L.2.27/Eku.2/11/2021 dan SKP2 dengan Nomor: S.TAP-1504/L.2.27/Eku.2/11/2021 yang akan diberikan kepada korban dan tersangka terkait serta dilangsungkan dengan pelaksanaan perdamaian yang dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Toba Samosir. (jaya napitupulu)
Discussion about this post