SimadaNews.com-Panitia Kerja Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) dipimpin I Made Urip dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Selatan untuk menggali data dan informasi terkait program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kunker ini juga untuk mendapat masukan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait rencana pelaksanaan program BPNT dimana Bulog ditunjuk sebagai penyalur beras mulai September-Desember 2019.
“Program BPNT mengakibatkan kegiatan serapan dan penyaluran beras Bulog tidak seimbang. Satu sisi Bulog harus menyerap gabah dan beras petani agar harga di petani tidak jatuh. Sisi lain, penyaluran melalui program Rastra semakin terbatas. Saat ini stok beras Bulog sangat banyak, bahkan sebagian ada yang rusak,” ungkap Made dalam rapat di Kantor Bulog Divre Sulselbar, Senin (22/7).
Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi yang mewakili Kementan, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan berbagi upaya untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menurut Agung harus dijaga dalam batas yang aman sepanjang waktu, dan khususnya pada akhir tahun minimal 1,5-2 juta ton.
“Pemerintah melalui Rakortas di Kemenko Perekonomian sudah menyepakati bahwa stok aman CBP pada akhir tahun berkisar 1,5-2 juta ton. Untuk itu kami tetap mendorong Perum Bulog melakukan penyerapan gabah atau beras petani, apalagi dalam bulan Agustus akan masuk panen gadu. Namun kami juga mendukung bahwa Bulog menjadi penyalur beras untuk program BPNT, sehingga terjadi keseimbangan antara penyerapan dan penyaluran,” jelas Agung.
Ditambahkan Agung, selain terkait panen raya gadu, sergap harus tetap dioptimalkan, mengingat adanya kebijakan Pemerintah melalui surat edaran Menteri Sosial yang memutuskan Bulog menjadi penyalur beras untuk program BPNT, juga adanya kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau Operasi Pasar beras oleh Perum Bulog yang diperpanjang sampai akhir tahun 2019.
“Kebijakan tersebut diperkirakan akan membutuhkan beras Bulog sekitar 800-900 ribu ton yang disalurkan ke masyarakat. Untuk itu harus tetap diimbangi dengan penyerapan gabah dan beras petani agar stok beras di Bulog aman,” tegas Agung.
Agung juga mengatakan, stok beras Bulog saat ini berkisar 2,3 juta ton, dan kebutuhan BPNT dan OP sampai akhir tahun 2019 di prediksi sekitar 900 ribu ton.
“Untuk mengamankan stok CBP kegiatan sergap tetap harus didorong dan ditingkatkan. Apalagi Sulawesi Selatan pada bulan Agustus diprediksi panen 250 rb hektar atau produksi sekitar 1,25 juta ton GKG” pungkas Agung. (snc)
Sumber: Humas Kementan
Editor: Hermanto Sipayung
