Konflik Agraria Dipelihara, Jokowi Presidennya Para Investor

TERINGAT ucapan Presiden Pertama Republik Indonesia yang sangat menyentuh.

“Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi, melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan Landreform adalah gembar-gembornya tukang penjual obat dipasar Tanah abang dan di Pasar Senen” (Pidato Ir. Soekarno 17 Agustus 1960 Djarek).

“Landreform yang berarti, penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan Landferom memperkuat, memperluas pemilihan tanah terutama kaum tani, tanah untuk tani, tanah tidak boleh menjadi penghisapan, tanah tidak untuk mereka yang duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk karena menghisap keringat orang yang disuruh menggarap tanah itu.” (Ir. Soekarno)

Mari kita melihat dengan kepala yang bersih, tentang fakta yang ada dihadapan kita saat ini. Bagaimana kondisi konflik agraria semakin tahun bukan semakin membaik melainkan memburuk.

Data dari  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  menyebutkan, Tahun 2016 ada 450 Konflik dengan luas lahan 1.265.027 hektar (Sumatera Utara 36, Aceh 24, Sumatera Selatan 22, Riau 44, Jawa Barat 38, Jawa Timur 43), melibatkan 86.745 Kepala Keluarga (KK).

Meningkatnya persoalan konflik agraria, sudah pasti tidak terlepas dari hak kepemilikan lahan atau tanah yang diperhadapkan dengan kepentingan pemerintah yang akan membangun sebuah perusahaan dan membutuhkan lokasi atau lahan masyarakat.

Dengan beralaskan pembangunan atau peningkatan pendapatan daerah atau negara, tanah-tanah rakyat dirampas dan seluruh izin dipermudah dengan berdalih pada ketertinggalan atau berlindung dengan percepatan perbaikan infrastrukutur guna menunjang kemajuan perekonomian Indonesia.

Regulasi yang sudah dibentuk, seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1990, tidak di implementasikan. Situasi agraria di tanah air masih feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme, dan bertolak belakang dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Pengelolaan kekayaan agraria nasional berdasarkan keadilan sosial. Namun yang terjadi saat ini bukan berdasarkan keadilan sosial melainkan berdasarkan kekuatan para Investor.

Banyak pihak yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla ketika memasukan reforma agraria sebagai salah satu butir ke-5 program Nawacita. Bahkan Tahun 2016, Jokowi telah mengeluarkan Perpres No 45/2016 tentang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia.