SimadaNews.com – Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia agar terhindar dari resesi salah satunya dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pemerintah pun telah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah telah memfasilitasi UMKM ini secara baik. Sehingga eksistensi para penggerak ekonomi ini bisa terus dipertahankan,” kata Nurul Arifin dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik “Menciptakan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi” pada Kamis (25/11/2021).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM, kata Nurul, saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Pada tahun 2020, telah berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domistik bruto (PDB) atau senilai Rp9.580 triliun.
“Dari hasil survey katadata insight center (KIC), sebanyak 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi. Bahkan kondisi pandemi ini menyebabkan 63,9 persen yang terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30 persen, jika dibandingkan omset sebelum pandemi,” ujar Nurul.
Tercatat sampai dengan 27 Oktober 2021, total realisasi PEN dukungan UMKM tahun 2021 sebesar Rp64,35 triliun dengan jumlah debitur (UMKM yang menerima manfaat) sebanyak 33,93 juta UMKM.
Menurut Nurul, pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino multi sektoral yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan dan politik. Namun aktifitas ekonomi harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan.
Pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi COVID-19.
“Dan Alhamdulillah dengan kombinasi rem dan gas dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kira bersyukur semua bahwa kita tidak masuk ke dalam jurang krisis ekonomi,” papar dia.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto menjelaskan, COVID-19 dan teknologi digital memaksa kita harus berubah lebih cepat menggerakkan ekonomi Indonesia lewat teknologi digital yang disebut transformasi digital.
Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendapatkan kepercayaan untuk membangun infrastruktur digital tersebut.
Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan perdagangan secara online untuk meningkatkan perekonomian.
Menurut dia, kunci sukses bisnis online diantaranya adalah memiliki koneksi internet yang baik, memiliki website dan akun, memiliki anilisa website, dana yang sesuai, kontinuitas dan keteraturan, lindungi privasi pelanggan, riset kompetitor dan jangan menyerah.
Sedangkan Pengamat Kebijakan Publik, Alamsyah Saragih menyebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat atau terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional diantaranya adalah pengembangan kelembagaan sosial ekonomi untuk UMKM.
Memperluas sebaran jenis usaha non mikro (kecil dan menengah) ke sektor industri non makanan dan minuman diperlukan dukungan tenaga kerja terdidik dan terlatih (SMK, dll).
Mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan membuka akses ke jaringan rantai pasok usaha besar (dukungan standarisasi dan jaminan).
Kemudian mempercepat pertumbuhan usaha menengah dengan membuka akses ke sumber pembiayaan di pasar modal. (InfoPublik.id/***)
