SimadaNews.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) sudah melunasi seluruh utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota, sehingga pembangunan di Sumut dipastikan tetap berjalan seperti yang telah direncanakan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut, Agus Tripriyono.
Agus mengatakan, total utang DBH yang dibayar lunas kepada kabupaten/kota berjumlah Rp1.487.747.430.598. Utang yang dibayar itu juga terdiri atas koreksi kurang bayar Tahun 2014, 2015 dan 2016.
Menurut Agus, utang dibayar secara bertahap sebanyak lima kali pembayaran, yaitu 23 Januari 2019 sebesar Rp807.644.059.834. Pada 30 Januari 2019 sebesar Rp100.568.704.874.
Selanjutnya 8 Februari 2019 sebesar Rp120.070.943.020. Kemudian, 21 Februari 2019 sebanyak Rp 286.005.572.321.
“Terakhir pada tanggal 27 Ferbruari 2019, sebesar Rp173.408.150.549,” ungkap Agus.
Dia menjelaskan, sumber pembayaran utang saat ini berasal dari penghematan yang dilakukan saat penyusunan RAPBD 2019. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menghemat penggunaan anggaran sebesar 9 persen. Meski begitu, OPD tidak boleh mencoret program prioritasnya, walaupun melakukan penghematan.
Dia menuturkan, meski melakukan penghematan untuk membayar utang, kebijakan pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan sudah memiliki pos tersendiri di anggaran belanja langsung.
Discussion about this post