SimadaNews.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) bersama Forkopimca Haranggaol, yakni Camat Haranggaol, Kapolsek Purba, Ketua Zona sebagian Kepala Lingkungan dan Koramil 13 Tigarunggu menggelar pertemuan membahas masalah penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di aula kantor Camat Haranggaol, Senin (20/09/2021).
Pada kesempatan itu, Waka Sat Pol PP, Donni Sinaga mengkritik Lurah yang selalu terlambat saat jam kerja di kantor dan jarang menuju lokasi pemangkasan KJA.
Setelah itu, peserta pertemuan membahas petani yang tidak kooperatif dalam hal pemangkasan KJA yang saat ini mencapai 138 yang belum dibabat (dipangkas-red).
Namun apa yang disampaikan Donni Sinaga, dibantah petani, karena mereka menilai pemangkasan itu sepihak dan terkesan pandang bulu.
“Tahapan pemangkasan KJA di Haranggaol tidak seperti yang diharapkan. Lihatlah kami petani ini pak, jangan tidak merata. Kami bersedia kok,” kata warga saat mengikuti rapat.
Selain itu, warga juga ingin mengatahui apa konsep pemerintah ke depan terkait masa depan warga yang hanya mengharapkan makan dari KJA.
Menurut undangan, 28 warga yang seharusnya hadir saat rapat, namun kenyataannya hanya 6 petani KJA.
Saat dikonfirmasi, Donni Sinaga menjelaskan, pihaknya akan selalu mengutamakan pendekatan secara persuasif.
“Kita lakukan pendekatan yang baik dulu. Kalo tidak mau, ya kita koordinasikan dengan assosiasi, karena mulanya ini kan dari assosiasi Dearma Haranggaol. Jadi kalo tidak mau , kita akan lakukan tindakan tegas.”
Diketahui, jumlah KJA di Haranggaol 7.406 lubang dengan jumlah pemilik 340 KK.
Pemangkasannya dilaksanakan secara bertahap. Tahap I dilakukan pada Juni sampai Agustus 2021 dan tahap II September hingga Desember 2021. KJA yang dibongkar lebih dulu adalah KJA yang ikannya sudah dipanen.
Saat itu pemangkasan tahap awal dihadiri Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi pada 21 Juni 2021.
Dia berharap dalam eksekusi tidak ada perselisihan antara satu dengan lain. Semua pihak harus sepakat dalam penertiban KJA ini demi menjaga kelestarian Danau Toba, sehingga menjadi darah tujuan wisata favorit.
“Kita harapkan semua harus sepakat. Kalau kita tidak sepakat dengan kondisi yang sudah ada, bisa nanti zero KJA. Oleh karena itu, mari kita terima kesepakatan dengan rasa keadilan,” kata Zonny. (Soemardi Sinaga)
