SimadaNews.com-DPRD Simalungun akan sesegera mungkin memanggil seluruh stakeholder pendidikan menyikapi adanya dugaan pungutan liar (Pungli) perpanjangan Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru honorer di Simalungun.
Hal itu terungkap, ketika Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, didampingi Ketua Komisi IV Binton Tindaon, menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS).
Timbul Jaya Sibarani, menanggapi keluhan para guru honorer, menyebutkan, pihak DPRD akan mengundang Sekda, Kadis Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (PAKD), Kadis Pendidikan, para Korwil Pendidikan hingga kepala sekolah.
Sebelumnya, Ketua FGHS Ganda Silalahi, menyampaikan bahwa para guru honorer belum mendapatkan gaji dari Pemkab Simalungun selama enam bulan di Tahun 2016. Dan terakhir, para guru honorer dikenakan biaya perpanjangan SK, mulai dari Rp7 juta hingga Rp14 juta.
Menyikapi kelurahan yang disampaikan Ganda, Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga yang hadir dalam pertemuan itu, setelah diminta Ketua DPRD, memberikan penjelasan bahwa isu yang beredar terkait pemungutan biaya guna perpanjangan SK honor agar tidak ditanggapi.
Discussion about this post