Simada News
Minggu, 6 Juli 2025
No Result
View All Result
  • News
  • Ekbis
  • Jagad Raya
  • Komunitas
  • Sudut Pandang
  • Simadagros
  • Asahan
  • Simada TV
Simada News
No Result
View All Result
Simada News
No Result
View All Result
  • SMSI
  • google news
  • News
  • Ekbis
  • Jagad Raya
  • Kesehatan
  • Komunitas
  • Labuhan Batu Raya
  • Pesona
  • Sudut Pandang
  • Tokoh
  • SimadaTV
ADVERTISEMENT
Home Sudut Pandang
Hermanto Sipayung

Hermanto Sipayung

Emang…Badan Usaha Milik (maaf) Nenek Loe?

Simadanews.com by Simadanews.com
18 November 2019 | 13:38 WIB
in Sudut Pandang
Share on FacebookShare on Twitter

BASUKI Tjahaya Purnama yang kini lebih suka dipanggil BTP, sudah dipanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, beberapa waktu lalu.

BTP dikabarkan akan menempati posisi strategis di salah satu perusahan  BUMN. Meskipun belum diketahui di perusahaan mana, tapi tiba-tiba publik diramaikan dengan penolakan terhadap BTP. Dan paling kencang, itu berasal dari Serikat Pekerja Pertamina. Loh…kok bisa?

Serikat Pekerja malah sudah membuat berbagai statmen dan spanduk penolakan atas akan kehadiran BTP di Pertamina. Padahal, kan belum tentu BTP akan dihunjuk menjadi pejabat di Pertamina.

Lalu kenapa ada sikap penolakan?  Ada pada di Pertamina? Apa pulak yang merasuki pengurus Serikat Pekerja Pertamina hingga membuat mereka melakukan penolakan?. Hihi… macam lirik lagu yang lagi viral itu ya…

Namun sekelumit yang tersiar di publik, para serikat pekerja Pertamina menolak BTP, karena BTP dinilai kasar. Bicaranya galak, suka mengeluarkan kata-kata kotor dan suka buat kegaduhan.

Loh…alasan yang terkesan dibuat-buat. Apa salahnya dengan ucapan kasar? Galak? Bahkan mengeluarkan kata kotor sekalipun?.

Mungkin apa yang disampaikan para serikat pekerja itu. Benar adanya. Tapi, nggak adalah hubungan berkata kasar dan galak, dalam membenahi kondisi perusahaan plat merah itu.

Toh, dulu BTP kasar kepada ulah-ulah pejabat di DKI yang sering menyalahgunakan kewenangan. Pejabat yang koruptip, pegawai yang malas dan pegawai lainnya, yang bertujuan sebenarnya untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintah.

Nah, kalau begitu apakah di perusahan itu sering terjadi penyalahgunaan kewenangan? Masih ada sikap koruptip? Dan pegawai yang malas bekerja? Oh,,,kalau itu pantas mereka menolak BTP, karena BTP akan memberanguskan mereka-mereka itu.

Lalu, apa hak mereka menolak BTP? Lalu bisakah serikat pekerja mengintervensi pemerintah (Presiden dan Menteri BUMN) untuk menentukan siapa yang menjabat di perusahaan itu?.

Entah apa lagi yang merasuki para pengurus serikat pekerja itu. Dan anehnya lagi, sejumlah oknum pengamat yang kalau saya sebut perasaan pengamat, ikut-ikutan menolak BTP dihunjuk menjadi pejabat di perusahaan BUMN.

Oknum pengamat yang sok pengamat itu, membuat berbagai alasan. Dan entah alasan apa lagi yang mereka karang untuk menolak BTP.

Mulai dari BTP pernah dihukum penjara, kader parpol dan macam-macam lah. Dan jujur, alasan-alan mereka-mereka yang sok pengamat itu, membuat sejumlah orang termasuk saya yang tinggal di kota bermotto “Sapangambei Manoktok Hitei” tersenyum bahkan tertawa terbahak. Sebab, apa yang mereka sampaikan sepertinya tak mereka pahami.

Meski pun saya juga tidak memahami secara teknik bagaimana proses penghunjukan pejabat di perusahaan BUMN. Tapi paling tidak, filosopi pemerintah menghunjuk seseorang menduduki jabatan strategis di perusahan BUMN, pasti untuk melakukan perbaikan, pembenahan yang selama ini mungkin kebobrokannya sudah level akut.

Saya tidak ingin merinci syarat apa saja yang harus dipenuhi BTP supaya layak menjadi pejabat strategis di perusahan BUMN. Toh, sepanjang pemerintah menganggap BTP memenuhi syarat dan layak. Ya silahkan saja.

Berikan kesempatan bagi BTP memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di perusahaan milik negara ini. Dan tugas para pekerja yang akan dipimpin BTP, bekerjalah secara profesional.

Berubah gaya bekerja dan tida perlu menakutkan kehadiran BTP bila benar-benar bekerja dengan baik selama ini. Tak perlu membuat penolakan dengan berbagai macam alasan. Apalagi, alasan yang tak masuk akal.

Atau bila nanti benar BTP sudah dihunjuk, para pekerja yang tak mau bekerja dengan baik, yah secara profesional mundur saja..cari pekerjaan lain. Sederhana sebenarnya kan?.

Kalau serikat pekerja suka-sukanya menolak, sukanya intervensi terhadap pemerintah atas suatu kebijakan untuk kebaikan, Bah…enak kali para serikat pekerja itu. Emang perusahan itu Badan Usaha (maaf) Nenek Loe?. Sekali lagi, bagi mereka-mereka yang menolak, introfeksi dirilah jangan sok bersih. (*)

Penulis: Hermanto Sipayung, tinggal di kota berhawa sejuk bermotto “Sapangambei Manoktok Hitei”

Share220Tweet138Pin50

Berita Terkait

PILKADA 2024, ANAK MUDA BISA APA?

02/07/2024

PEMILU  Tahun 2024 sudah selesai, sebentar lagi pemilihan kepala daerah yang hakikinya dilaksanakan sekali setiap lima tahun akan dimulai. Secara...

Aspek Positif dan Negatif dari Perubahan Umur Calon Presiden dan Wakil Presiden

04/06/2024

PEMILIHAN Presiden pertama kali di Indonesia bukan dari pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan Presiden pada awal tahun...

Prof Dr Heri Budi Wibowo

Indonesia Menuju Swasembada Pangan dan Makan Siang Gratis dengan Modifikasi Cuaca

17/05/2024

KETAHANAN pangan menjadi salah satu sasaran program jangka Panjang pemerintah sampai tahun 2040 menuju Indonesia emas. Target utama dari ketahanan...

Pematangsiantar Butuh Pemimpin Berani dan Akses Alternatif Hadirkan Dana Pembangunan

16/04/2024

SimadaNews.com-Pemilihan kepala daerah, termasuk di Kota Pematangsiantar, menjadi sorotan pada tahun ini. Sejumlah calon wali kota potensial telah mulai muncul...

Selamat Datang Era Legitimasi Vs Legalitas

16/02/2024

PUJI Syukur pada Sang Ilahi ! Pemilu Serentak 2024 sampai saat ini berjalan sesuai agendanya.. Ternyata jnggulan pilihan politik perwakilan...

Tolak Masa Jabatan Kades 8 Tahun!

13/02/2024

SimadaNews.com-Revisi UU Desa telah sampai kepada tahap pembahasan tingkat I oleh DPRRI melalui Baleg dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian...

Berita Terbaru

News

Wali Kota Pematangsiantar Hadiri FGD Bersama Gubernur Sumut Bahas Sekolah Lima Hari dan Program Sekolah Gratis

5 Juli 2025 | 21:08 WIB
News

Semangat Kemerdekaan Menggelora, DPC PROGIB Simalungun Gelar Turnamen Gebyar HUT RI ke-80

5 Juli 2025 | 20:51 WIB
News

Tolak Mobil Dinas Rp2,3 Miliar, Bupati Labuhanbatu Tuai Apresiasi PMII: Kebijakan di Luar Nalar!

5 Juli 2025 | 19:09 WIB
News

Lewati Empat Putaran Pemilihan, Pdt Jan Hotner Saragih Terpilih jadi Sekjen GKPS

5 Juli 2025 | 13:05 WIB
News

Pdt John Christian Saragih Terpilih sebagai Ephorus GKPS dalam Sinode Bolon Ke-46

4 Juli 2025 | 23:07 WIB
News

Tolak Konversi Kebun Teh ke Sawit, Minta PTPN IV Hentikan Rencana Tanam Ulang

4 Juli 2025 | 14:29 WIB
News

Pengurus KONI Pematangsiantar 2025–2029 Resmi Dilantik, Siap Tingkatkan Prestasi Olahraga

3 Juli 2025 | 20:19 WIB
News

Pemkab Samosir Gelar Rapat Lanjutan Penyusunan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3 Juli 2025 | 19:42 WIB
News

Kejar Pangulu Banjar Hulu yang Kabur Lompat ke Sungai,  Calon Jaksa Hanyut

3 Juli 2025 | 12:57 WIB
News

Wali Kota Pematangsiantar Sambut Mubes XXIX GPDI: Momentum Strategis Hadapi Tantangan Zaman

3 Juli 2025 | 09:32 WIB
News

Tukang Servis HP Hampir Dipenjara, Kini Bebas Berkat Restorative Justice Kejari Simalungun

3 Juli 2025 | 08:44 WIB
News

Ketua SMSI Sumut Apresiasi Kinerja Polda Sumut di HUT Bhayangkara

2 Juli 2025 | 23:49 WIB
  • Redaksi
  • Terms
  • Policy
  • Pedoman

© 2018-2024 Simada News

rotasi barak berita hari ini danau toba

slot gacor
slot gacor
No Result
View All Result
  • News
  • Ekbis
  • Jagad Raya
  • Komunitas
  • Sudut Pandang
  • Simadagros
  • Asahan
  • Simada TV

© 2018-2024 Simada News

rotasi barak berita hari ini danau toba