SimadaNews.com – Sejak dipastikan (November 2020) sebagai tuan rumah atau Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) 2022, Indonesia gerak cepat. Kesempatan yang hanya berulang 20 tahun sekali itu, menjadi kesempatan emas bagi Indonesia di tengah perekonomian dunia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Ini juga kesempatan sangat baik bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan dan problematika negara berkembang.
G-20 adalah forum internasional dengan 20 anggota, yakni 19 negara ditambah perwakilan Uni Eropa. G-20 berdiri pada 26 September 1999, fokusnya ekonomi dan keuangan global dengan keanggotaan awal Menteri Keuangan (Menkeu) dan Bubernur Bank Sentral.
Bagi Indonesia, menjadi anggota G-20 merupakan pengakuan pentingnya posisi ekonomi dan politik internasional Indonesia di tingkat regional dan global. Forum ini bisa menjadi instrumen mencapai kepentingan praktis Indonesia. Misalnya, melalui lobi ekonomi untuk pembukaan akses pasar, peningkatan investasi, kerja sama ketenagakerjaan, pendidikan, riset dan inovasi, serta potensi kerja sama konkret lainnya.
Sebagai tuan rumah KTT G20, Indonesia menyiapkan diri, dimulai dengan pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021, terbit 27 Mei 2021, Pasal 4 menyebutkan susunan Panitia Nasional terdiri atas pengarah, ketua, penanggung jawab bidang, koordinator harian, dan sekretariat.
Pengarah panitia dijabat oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinaror Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sedangkan posisi ketua terdiri dari tiga bidang yaitu bidang sherpa track, finance track, dan event support. Lintasan sherpa dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan jalur keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemudian, dukungan bidang penyelenggaraan acara dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Selanjutnya, posisi tanggung jawab terdiri dari empat bidang. Penanggung jawab logistik dan infrastruktur dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Penanggung jawab komunikasi dan media dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, bidang side event dipimpin oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan bidang keamanan dipimpin oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Sedangkan koordinator harian dan sekretariat Komite Nasional diawaki oleh staf ahli dan sekretaris sejumlah kementerian negara.
Komite Nasional memiliki sejumlah tugas seperti menyusun dan menetapkan rencana induk Kepresidenan G20 Indonesia, menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran kepresidenan. Kemudian, mengadakan persiapan dan penyelenggaraan serangkaian rapat presiden, untuk memantau pelaksanaan kepresidenan.
Masa jabatan Komite Nasional dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan 31 Desember 2022,” bunyi Pasal 20 Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, sejumlah kegiatan terkait KTT G20 meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan di 2021 dan 2022 yang terdiri dari: pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi; pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral; pertemuan tingkat Sherpa; pertemuan tingkat Deputi; pertemuan tingkat Working Group; pertemuan tingkat Engagement Group; program Side Events; dan program Road to G2O Indonesia 2022.
KTT G20 2021 di Italia mengangkat tema People, Planet, dan Prosperity atau 3P. Tema people akan membahas bagaimana mengatasi kesenjangan dan mempromosikan persamaan kesempatan. Tema planet akan membahas pelaksanaan Paris Agreement dan Sustainable Development Goals. Sedangkan tema prosperity akan membahas percepatan teknologi baru dan teknologi digital.
Melanjutkan tema tersebut, Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.
Pengalaman sebagai tuan rumah
Bagi Indonesia, Presidensi G-20 bukanlah pengalaman pertama dalam menakhodai kerja sama multilateral. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia sudah teruji memimpin berbagai forum tingkat global ataupun regional.
Presidensi Indonesia di tingkat global, saat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB 2019-2020. Di bawah presidensi Indonesia pada Agustus 2020, DK PBB berhasil mengesahkan empat resolusi.
Salah satunya tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diinisiasi Indonesia. Sayangnya, usulan resolusi yang diperjuangkan Indonesia tentang penanggulangan terorisme agar para kombatan dapat dipulangkan ke negara asalnya diveto AS.
Sebelumnya, Indonesia juga sukses menjalankan presidensi APEC pada 2013. Selain mempromosikan konektivitas, Indonesia juga membangkitkan kembali urgensi Bogor Goals, yang disepakati pada pertemuan APEC pada 1994 di Jawa Barat.
Di tingkat regional, Indonesia menjalankan presidensi ASEAN pada 2011 dengan sukses. Salah satu keberhasilannya, meredakan konflik Thailand-Kamboja, yang memperebutkan tanah di sekitar candi tua Preah Vihear di perbatasan kedua negara. (***)
